Ini Alasan Mengapa Anggaran Subsidi Listrik Terus Naik

Oleh : Hariyanto | Minggu, 18 Juni 2017 - 12:02 WIB

Pembangkit Listrik
Pembangkit Listrik

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah anggaran subsidi listrik dalam pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Sedianya dalam RAPBN 2018, anggaran subsidi listrik dipatok hingga Rp56,77 triliun. Angka ini naik Rp11,79 triliun dibandingkan tahun 2017. Di lain sisi, pemerintah telah mencabut subsidi pelanggan listrik 900 VA yang dianggap mampu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menjelaskan, subsidi listrik bakal naik dalam RAPBN 2018 lantaran adanya perubahan parameter harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP).

"Kalau ICP lebih tinggi kemungkinan nambah beban subsidi, kemudian kalau terjadi depresiasi rupiah juga nambah beban subsidi," jelas dia di Jakarta, Jumat (17/6/2017).

Namun begitu, saat ini penerima subsidi 900 VA golongan mampu sudah dicabut. Dari yang tadinya ada 23,2 juta pelanggan bersisa jadi 4,1 juta saja. Sehingga jika ditotal jumlah penerima subsidi menjadi 31 juta pelanggan saja dari 46,3 juta pelanggan.

"Memang sama kayak sekarang penerimanya dikurangi yang 900 VA tidak tepat sasaran, ditambah dengan 450 VA subsidi. Ini (jadi) basis hitung (RAPBN) 2018. Tapi dia (anggaran subsidi dalam RAPBN 2018) naik karena harga minyak naik, kedua depresiasi rupiah. Jadi hanya parameter saja," terangnya. (Hry/ Hid)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.