PDIP akan Langsung Berhetikan Kader Terkena OTT di Mojokerto

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 17 Juni 2017 - 19:15 WIB

Ilustrasi tersangka. (DigitalVision/Siri Stafford)
Ilustrasi tersangka. (DigitalVision/Siri Stafford)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - DPP PDI Perjuangan akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo jika benar telah menjadi tersangka operasi tertangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Hal ini sesuai dengan protap partai yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia," kata Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media  di Jakarta, Sabtu (17/6/2017)

Ahmad Basarah yang menjadi Plt Sekjen PDIP sementara, mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut.

"Dari informasi yang kami terima diduga tersangka menerima suap Rp30 juta yang alasannya untuk keperluan Lebaran," katanya.

Bagi DPP PDI Perjuangan, tegas dia, kader partai yang menjadi tersangka OTT KPK sudah tidak ada toleransi lagi karena berapapun jumlah barang buktinya, biasanya KPK sudah memiliki bukti-bukti kuat sebelum melakukan OTT.

"Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya.

Salah satu tujuan pemberhentian otomatis bagi tersangka OTT KPK dari kader PDI Perjuangan juga ingin memunculkan efek jera bagi penyelenggara negara yang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di manapun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:05 WIB

Ashpurindo Usulkan Izin PPIU Diberlakukan Seumur Hidup

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menginginkan adanya pemberian izin usaha umroh berlaku seumur hidup bagi penyelenggara yang telah…

Dirut BTN (Persero) Tbk. Maryono bersama jajaran Direksi Bank BTN R. Mahelan Prabantarikso, Adi Setianto, Iman N. Soeko, Oni Febriarto R., dan Nixon L. P. Napitupulu Konferensi Pers Paparan Kinerja Bank BTN per Kuartal III/2017

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:00 WIB

Kuartal III/2017 Laba BTN Naik 24 % Tembus Rp2 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencapai target perseroan pada akhir tahun ini. Optimisme tersebut didukung realisasi kinerja pada kuartal III/2017 yang mencatatkan laju…

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim (Foto Ist)

Senin, 23 Oktober 2017 - 21:45 WIB

Emil Salim: Cukai Tembakau Masih Bisa Ditingkatkan

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim mengatakan pemerintah masih bisa menaikkan tarif cukai tembakau lebih tinggi untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok.