Kadin: Paket Kebijakan XV Tekan Biaya Logistik

Oleh : Ridwan | Jumat, 16 Juni 2017 - 15:11 WIB

Kadin
Kadin

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah melalui kementerian Perekonomian merilis kebijakan ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Paket ini diharapkan membuat logistik Indonesia semakin efisien.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang organisasi dan Keanggotaan, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan upaya pemerintah memberikan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dan bisa menekan biaya logistik selama ini.

"Paket kebijakan XV tentu bisa mengurangi banyaknya cost of business. Bisnis jadi lebih mudah dan produktif," kata Anindya Novyan Bakrie melalui keterangan tertulisnya di Jakarta (16/6/2017).

Seperti diketahui, selama ini biaya logistik di Indonesia relatif cukup tinggi di antara negara-negara kawasan. Dimana kontribusi terbesar pembentuk biaya logistik adalah ongkos transportasi yang juga memberikan pengaruh bagi indeks harga konsumen atau inflasi. Belum lagi konektivitas angkutan yang belum terintegrasi.

Anindya sebagai pelaku usaha memahami bahwa masih adapotensi bagi usaha penyedia jasa logistik di Indonesia. "Dengan adanya berbagai kemudahan yang dituangkan dalam paket stimulus tersebut, ia berharap paket kebijakan XV mampu menggeliat perekonomian," jelasnya.

Logistik itu hambatan besar bagi Indonesia. Sehingga kalau ada kemudahan, bisa bikin lebih efektif dan efisien. Harusnya bisa membantu roda perekonomian, terangnya

Sekedar informasi, pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah mencakup empat poin penting. Pertama, adalah pemberian kesempatan untuk meningkatkan peran dan skala usaha.

Kedua, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Ketiga, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window. Dan terakhir, adalah penyederhanaan tata niaga dalam rangka mengurangi lartas yang tinggi.

Dengan keluarnya paket kebijakan XV tentang jasa logistik nasional, dia menilai arah kebijakan pemerintah sudah tepat. Pasalnya, isu biaya logistik yang tinggi sudah jadi isu nasional dan membuat produk buatan Indonesia sulit bersaing baik di dalam maupun luar negeri.

"Maka dengan adanya paket tersebut dia menilai paling tidak pemerintah sudah tahu area mana yang perlu mendapat perhatian dan dilakukan efisiensi," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.