Menteri Susi Geram dengan Kartel Pangan di Indonesia

Oleh : Irvan AF | Jumat, 16 Juni 2017 - 14:26 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Bay Ismoyo/AFP)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Bay Ismoyo/AFP)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kartel pangan di Indonesia luar biasa dan diharapkan aktivitas yang dilakukan oleh mereka tidak sampai menyurutkan semangat pemerintah dalam membenahi tata niaga garam.

 

"Kita tahu kartel pangan di Indonesia luar biasa, tidak mudah untuk menghentikannya," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV di kantor KKP, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut dia, kebijakan pemerintah ke depan adalah tetap meningkatkan kesejahteraan petambak garam serta BUMN PT Garam diharapkan dapat mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena industri yang terkait dengan komoditas pergaraman tetap harus diatur dan bila tidak diatur maka hal itu dinilai "sama juga bohong".

Mengenai kasus penyimpangan importasi dan distribusi dengan tersangka Dirut PT Garam, Susi menyatakan pihaknya sedang menunggu hasil penyidikan polisi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menegaskan, kebijakan impor garam diminta tidak mengorbankan jerih payah petambak di berbagai daerah.

"Impor garam mencerminkan minusnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia," katanya.

Dia mengingatkan bahwa pengendalian impor komoditas garam sudah tertuang dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, tindakan tersangka itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam.

Dalam regulasi tersebut jelas tertuang bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

"Dampaknya sekitar tiga juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk," kata Susan.

Polri telah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Puluhan saksi tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, PT Garam dan dari perusahaan garam yang membeli garam dari PT Garam.

Achmad Boediono yang merupakan Dirut PT Garam (Persero) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.(ant)

INDUSTRY.co.id

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KA Bandara Soekarno-Hatta (Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:15 WIB

Penyesuaian Tarif, Kini Kereta Api Bandara Batu Ceper-Soetta Hanya Rp35.000

PT Railink memutuskan menyesuaikan tarif antar-stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, kini masyarakat dari Kota Tangerang atau sekitar Stasiun Batuceper…

 Oesman Sapta Odang (OSO) Ketum Umum Hanura Oesman

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:07 WIB

Konflik Partai Hanura, OSO-Daryatmo Harus Temukan Kompromi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan para elit politik Hanura harus secepatnya bertemu untuk menemukan kompromi politik yang terbaik bagi partai…

Menhan Ryamizard Ryacudu-foto RiauOnline.com

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:57 WIB

Menhan Ungkap Empat Isu Krusial Ganggu Keamanan Kawasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi empat isu krusial yang dapat mengganggu keamanan kawasan regional dan wilayah.

Partai Solidaritas Indoensia (PSI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:52 WIB

PSI Galang Dana Publik untuk Perbaiki Iklim Politik Tanah Air

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:39 WIB

MPR: Indonesia Butuh Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan…