Pemerintah Perketat Impor Tekstil Guna Selamatkan Industri Lokal

Oleh : Hariyanto | Kamis, 15 Juni 2017 - 15:13 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Pemerintah mulai memperketat impor tekstil guna menyelamatkan serta menumbuhkan industri lokal. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Dalam Negeri Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Hanan Supangkat  mengatakan perkembangan industri tekstil semakin bergairah sejak januari lalu.

"Sejak Januari tahun ini perkembangan industri tekstil semakin bergairah. Semoga dampaknya akan mulai terasa pada tahun depan bagi para pelaku usaha lokal," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Dalam Negeri Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Hanan Supangkat di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Hanan mengatakan, impor yang selama ini berjalan tentunya memberikan dampak negatif bagi pasar Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia semakin dimanjakan dengan produk luar.

"Banyak dampak dari impor, masyarakat menjadi konsumtif dan tergerusnya lapangan pekerjaan, sehingga terjadinya pengangguran," ujar Hanan.

Namun demikian, lanjut Hanan, pihaknya tidak anti terhadap barang-barang impor, asalkan melalui jalur yang resmi.

"Kalau jalur impor melalui jalur resmi tidak masalah, bisa bersaing. Namun yang banyak selama ini impor barang-barang ilegal," tuturnya.

Ia berharap, pemerintah bisa menindak tegas oknum-oknum bea cukai yang masih meloloskan impor barang-barang ilegal. Hanan yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Mulia Knitting Factory mengaku merasakan dampak peningkatan produksi dan penjualan produk tekstil pada saat bulan Ramadhan kali ini.

"Peningkatan juga dirasakan pada saat Ramadhan, dimana produk pakaian dalam yang diproduksinya (Rider) naik hingga 75 persen. Pada Ramadhan sebelumnya kenaikan hanya 25-30 persen," ujarnya.

Menurut Hanan, kenaikan permintaan pakaian dalam pria pada saat menjelang lebaran biasanya masih jauh lebih kecil ketimbang kenaikan permintaan di bidang busana atau pakaian luar.

"Kalau busana biasanya bisa mengalami kenaikan sekitar 300 persen. Kami di bagian pakaian dalam hanya sekitar 75 persen," ucap Hanan.

Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya masih fokus untuk memasarkan produk di dalam negeri mengingat pangsa pasar di dalam negeri untuk jenis pakaian dalam sangat tinggi.

"Pasar kita masih dalam lingkup nasional, untuk ekspor masih berupaya. Banyak produk luar yang mencoba masuk ke Indonesia karena melihat besarnya populasi pasar kita," tutur Hanan.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KA Bandara Soekarno-Hatta (Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:15 WIB

Penyesuaian Tarif, Kini Kereta Api Bandara Batu Ceper-Soetta Hanya Rp35.000

PT Railink memutuskan menyesuaikan tarif antar-stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, kini masyarakat dari Kota Tangerang atau sekitar Stasiun Batuceper…

 Oesman Sapta Odang (OSO) Ketum Umum Hanura Oesman

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:07 WIB

Konflik Partai Hanura, OSO-Daryatmo Harus Temukan Kompromi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan para elit politik Hanura harus secepatnya bertemu untuk menemukan kompromi politik yang terbaik bagi partai…

Menhan Ryamizard Ryacudu-foto RiauOnline.com

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:57 WIB

Menhan Ungkap Empat Isu Krusial Ganggu Keamanan Kawasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi empat isu krusial yang dapat mengganggu keamanan kawasan regional dan wilayah.

Partai Solidaritas Indoensia (PSI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:52 WIB

PSI Galang Dana Publik untuk Perbaiki Iklim Politik Tanah Air

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:39 WIB

MPR: Indonesia Butuh Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan…