Kemendag Jamin Kelancaran Pasokan Sembako

Oleh : Irvan AF | Selasa, 13 Juni 2017 - 14:25 WIB

Ilustrasi pasar tradisional. (Foto: Sumut24)
Ilustrasi pasar tradisional. (Foto: Sumut24)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin kelancaran pasokan bahan pokok khususnya di pasar rakyat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau, dengan memfasilitasi kesepakatan kerja sama pelaku usaha dan pedagang pasar.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka diharapkan harga bahan pokok di pasar rakyat atau pasar tradisional bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) khususnya untuk komoditas yang diatur oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai pasokan di pasar rakyat terganggu. Bapok, khususnya minyak goreng, gula, daging beku yang dijual sesuai HET, juga akan disalurkan ke pasar-pasar rakyat seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ke ritel modern," kata Enggartiasto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Kemendag melakukan fasilitasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), masing-masing dengan Bulog, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI).

Dalam MoU IKAPPI dan APPSI dengan Bulog, dijelaskan harga jual eceran maksimal di pedagang pasar rakyat untuk komoditi beras Rp9.500 per kilogram, gula Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram.

"Bulog tidak akan menyalurkan bahan pokok ke ritel modern karena harganya berbeda," tambah Enggartiasto.

MoU tersebut juga menghubungkan langsung pedagang pasar rakyat dengan produsen serta asosiasi bapok agar distribusinya menjadi lebih merata dan memotong mata rantai perdagangan yang selama ini dinilai terlalu panjang.

"Pedagang pasar rakyat akan mendapat akses yang sama seperti ritel modern. Selain itu, pedagang pasar rakyat dapat berhubungan langsung dengan Bulog dan asosiasi, tidak perlu lewat distributor," kata Enggartiasto.

Masing-masing pihak juga diharuskan melaporkan pendistribusian bapok sesuai MoU dimaksud setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag melalui Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Ketentuan tersebut mulai diberlakukan serentak di seluruh Indonesia sejak 12 Juni 2017.

Sebelumnya, telah ditetapkan HET di ritel modern untuk komoditas gula sebesar Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000 per kilogram.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemendag telah memfasilitasi penandatangan MoU antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dengan distributor gula, GIMNI, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan ADDI pada 4 April 2017 lalu. Ketentuan ini mulai diberlakukan serentak di Indonesia sejak 10 April 2017.(ant)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gerai Mitra 10. (Foto: Panoramio)

Senin, 16 Juli 2018 - 21:08 WIB

Jadi Pemegang Saham Strategis di CSAP, SCG Percepat Pertumbuhan Mitra 10

Siam Cement Group (SCG), salah satu pemimpin konglomerat bisnis di ASEAN, hari ini, Senin (16/7/2018) mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama denganPT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (Kode…

Tim Wushu Indonesia yang berlagapada ajangKejuaraan Dunia Wushu Junior di Brasilia, Brasilberfoto bersama denganDuta BesarIndonesiauntuk Brasil, TotoRiyanto (Foto: Dok. Kemenperin)

Senin, 16 Juli 2018 - 20:33 WIB

Harumkan Nama Bangsa di Kejuaraan Dunia, Tim Wushu RI Juga Bawa Misi Ekonomi Berkelanjutan

Tim Wushu Indonesia mampu harumkan nama bangsa di ajang Kejuaran Dunia Wushu Junior ke-7 (7th World Junior Wushu Championships) di Brasilia, Brasil yang berlangsung pada tanggal 9-15 Juli 2018.…

PLN Ilustrasi

Senin, 16 Juli 2018 - 20:00 WIB

KPK Geledah Kantor Pusat PLN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap…

Dirut PLN Sofyan Basir beserta manajamen menggelar konferensi pers perihal kasus PLTU Riau 1, Senin (16/7/2018) (Dok: INDUSTRY.co.id)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:42 WIB

Tersandung Hukum, PLN Hentikan Proyek PLTU Riau 1

Manajemen PLN akhirnya memutuskan proyek pembangunan PLTU Riau 1 hingga proses hukum selesai. Dimana PLTU Riau 1 merupakan proyek konsorsium anak usaha PLN yaitu PT Pembangkit Jawa Bali (PJB)…

Sofyan Basir (Foto/Rziki Meirino)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:30 WIB

Dirut PLN: Status Saya Adalah Saksi

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan status hukumnya usai rumahnya didatangi KPK adalah masih sebagai saksi.