Macet Lagi Macet Lagi

Oleh : Reza A.A Wattimena | Senin, 12 Juni 2017 - 07:45 WIB

Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)
Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)

INDUSTRY.co.id - Sewaktu saya kecil, saya punya satu lagu favorit. Judulnya adalah “Si Komo Lewat Tol”. Nada lagu ini begitu mudah untuk melekat di telinga: macet lagi macet lagi.. gara-gara si Komo lewat. Sampai sekarang, ketika menghadapi macet, saya suka bersenandung lagu itu pelan-pelan, sambil menyetir.

Lagu itu adalah tanda keluhan orang-orang kota besar yang harus menghadapi macet setiap harinya. Komo adalah binatang komodo yang menjadi simbol dari segala sesuatu yang menyebabkan kemacetan. Ia besar, kuat dan amat sulit untuk dipindahkan. Ini berarti, semua orang tampak memiliki teori sendiri tentang penyebab kemacetan. Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena penyebab kemacetan itu besar dan kuat, seperti si Komo.

Kemacetan sebagai Bencana Nasional

Macet memang sudah menjadi ciri berbagai kota besar di Indonesia. Tak ada hari, tanpa macet, kecuali pada saat libur Lebaran, ketika orang pada pulang kampung. Bahkan, ketika penduduk Jakarta diminta menggambarkan kota tempat tinggalnya, mereka otomatis berkata: Jakarta=macet. Kemacetan telah menjadi identitas yang menandakan keunikan kota Jakarta.

Berbagai penelitian pun sudah menunjukkan, bahwa kemacetan itu amatlah merugikan. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan, kemacetan merupakan bencana nasional. Sebagai dituturkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementrian Sosial, Andi Zaenal Abidin Dulung, bencana nasional adalah bencana yang tidak lagi dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah setempat. Kemacetan di kota-kota besar, terutama di Jakarta, memang sudah tidak lagi dapat diatasi oleh pemerintahnya sendiri, apalagi ketika Gubernur terpilih sekarang ini adalah orang baru yang tidak punya latar belakang memimpin sebuah kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, memberikan angka mengejutkan tentang dampak kemacetan, yakni 150 triliun rupiah setahunnya. Data ini diperolehnya dari laporan resmi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Angka ini melambangkan kerusakan yang diakibatkan oleh kemacetan, mulai dari kerugian waktu, tenaga sampai dengan beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Ada beberapa bentuk kerugian lagi yang kiranya patut dicatat.

Pertama, kemacetan merusak mutu produksi barang. Barang yang terlalu di jalan akan rusak, baik karena sudah mencapai masa kadaluarsa (terutama makanan segar), dan karena terkena polusi udara di jalan. Keduanya akan menjadi racun yang berbahaya bagi masyarakat penggunanya. Ini merupakan kerugian besar di dalam rantai ekonomi, baik bagi produsen barang, distributor maupun pengguna.

Kedua, kemacetan juga menciptakan kenaikan harga barang. Mahalnya biaya transportasi, karena kemacetan yang begitu parah, membuat harga barang menjadi naik. Kenaikan satu jenis harga barang, misalnya sembako, membawa dampak kenaikan harga barang-barang lainnya. Ini membuat hidup sehari-hari menjadi sulit, terutama bagi kalangan kelas menengah ke bawah, dan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tiga, kemacetan adalah salah satu sumber utama penyakit kejiwaan para penduduk kota besar. Depresi dan stress, karena kemacetan yang amat parah, adalah keadaan pikiran banyak penduduk kota besar. Dua penyakit ini memiliki dampak lainnya yang juga amat merugikan, mulai dari penyakit fisik, sampai dengan pecahnya keluarga, karena stress dan depresi yang tak bisa dikelola dengan baik. Tak berlebihan jika dikatakan, kemacetan membuat orang menjadi gila.

Empat, kemacetan bahkan bisa membunuh. Ini kiranya yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah, pada libur menjelang Lebaran 2016 lalu. 12 orang meninggal dunia, karena kelelahan di dalam kemacetan parah yang lebih dari 20 jam. Ambulans bahkan gagal memberikan pertolongan dini, karena tidak bisa menembus kemacetan. Amatlah jelas, bahwa kemacetan amat merugikan kehidupan manusia.

Melampaui Kemacetan

Untuk bisa menangani kemacetan, beberapa analisis tentu diperlukan. Pertama, penyebab sistemik kemacetan terletak pada kegagalan kebijakan pemerintah di dalam mengatur negara. Kegagalan kebijakan ini mencakup dua hal, yakni kegagalan mengatur jumlah produksi yang tepat bagi kendaraan bermotor, dan kegagalan menentukan luas jalan yang diperlukan bagi kota-kota besar, guna menghindari kemacetan. Ini juga ditambah kegagalan pemerintah Indonesia untuk menyediakan kendaraan umum yang nyaman dan aman bagi rakyatnya.

Pada tingkat yang lebih luas, industri otomotif Indonesia dikuasai oleh negara lain. Ini adalah bentuk ketergantungan yang tidak sehat terhadap modal asing. Akibatnya, industri otomotif dalam negeri hampir tidak mungkin untuk berkembang. Indonesia akan terus menerus dibawah kekuasaan pihak asing dalam soal ekonomi secara luas, dan otomotif secara sempit. Inilah bentuk penjajahan yang masih melanda Indonesia di abad 21 ini.

Pemerintah perlu mempunyai sebuah strategi kebijakan tentang kendaraan bermotor di Indonesia. Penjualan dan produksi harus dikontrol, supaya sejalan dengan keberadaan jalan raya yang menopangnya. Kendaraan umum yang nyaman dan aman untuk rakyat pun harus diciptakan, karena ini merupakan bagian dari tugas utama pemerintah. Pada tingkat yang lebih luas, industri otomotif dalam negeri haruslah dibangun dengan mengurangi ketergantungan pada modal asing.

Kedua, setelah mengalami kehancuran, akibat perang dunia kedua pada 1945 lalu, kota-kota di Jepang dan Eropa harus dibangun dari awal. Pemerintahnya mempunyai paradigma pembangunan jangka panjang yang jelas, sehingga mereka langsung membangun jaringan kendaraan umum yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Hal ini tidak terjadi di Indonesia. Kota-kota besar dibangun tanpa paradigma pembangunan yang jelas, sehingga kacau dan kotor, seperti bisa disaksikan sekarang ini.

Pemerintah yang sekarang haruslah mempunyai paradigma pembangunan yang jelas, terutama dalam soal tata kelola transportasi nasional. Kebutuhan rakyat adalah yang utama. Pemerintah, sejatinya, adalah pelayan dari kebutuhan rakyat, karena mereka secara langsung digaji oleh rakyat. Kesalahan sejarah pemerintah Orde Baru di dalam melakukan tata kota tidaklah boleh diulang kembali.

Ketiga, kemacetan juga merupakan buah dari lemahnya penegakan hukum. Ketika kebijakan bisa dibeli oleh orang-orang kaya yang tak peduli kepentingan bersama, maka kekacauan adalah buahnya. Para penegak hukum bisa disuap oleh para pelanggar peraturan, sehingga tata hidup bersama tunduk di bawah kepentingan orang-orang kaya semata. Surat Ijin Mengemudi, atau SIM, dapat dibeli dengan mudah, asal orang punya uang. Tak heran, perilaku para pengendara di jalan raya bagaikan orang-orang tak punya akal sehat.

Ini merupakan salah satu masalah terberat di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan, ketika para penegak hukum justru menjadi pelaku utama pelanggaran hukum? Untuk bisa melawan ini, seluruh organisasi masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah harus bekerja sama, guna mendorong perubahan di dalam institusi penegak hukum di Indonesia. Gerakan bersama ini juga didorong untuk mencegah tindakan suap kepada pemerintah yang seringkali dimulai oleh pihak-pihak swasta.

Keempat, perilaku personal pengendara juga memainkan peranan penting di jalan. Orang berhenti sembarangan di pinggir jalan, tanpa mempedulikan kemacetan yang ada di belakangnya. Sikap egois semacam ini banyak ditemukan di kalangan para pengendara di kota-kota besar Indonesia. Ini ditambah dengan tindak mengemudi secara ugal-ugalan, sehingga membahayakan hidup orang lain.

Kontrol sosial masyarakat luas harus diterapkan, guna mengubah hal ini. Hanya orang-orang yang sudah sungguh mampu mengendarai kendaraan bermotor yang diperbolehkan mengendarai di jalan umum. Masyarakat harus berani menegur para pelanggar hal ini, tentu dalam kerja sama dengan para penegak hukum yang sah. Jika didiamkan, para pengendara biadab ini akan menguasai jalan-jalan raya, dan membahayakan hidup orang lain.

Kemacetan di kota-kota besar Indonesia adalah ekspresi dari kemacetan cara berpikir kita sebagai bangsa. Kebijakan yang tak masuk akal dari pemerintah mengenai jumlah kendaraan, keberadaan jalan yang layak serta kendaraan umum yang aman dan nyaman adalah tanda ketidakmampuan kita berpikir dengan akal sehat sebagai bangsa. Ketika pikiran macet, batin pun juga macet. Agama, yang seharusnya menghadirkan cinta dan kedamaian bagi semua manusia, pun dijadikan kendaraan politik untuk memecah dan bersikap tidak adil kepada orang lain.

Hai Bangsa Indonesia, mau sampai kapan pola yang amat merugikan ini dilanjutkan?   

Reza A.A Wattimena

Dosen Hubungan Internasional di Universitas Presiden, Cikarang, Peneliti di President Center for International Studies (PRECIS)

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Istimewa)

Senin, 21 Agustus 2017 - 07:30 WIB

Sektor Investasi Membaik, China Development Bank Segera Buka Kantor di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut China Development Bank (CDB) akan membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno didamping Dirut PT Telkom Alex J Sinaga (Foto Humas)

Senin, 21 Agustus 2017 - 07:24 WIB

Menteri Rini: Balkondes Dielola PT Telkom Masih Terbaik

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang dikembangkan PT Telkom Indonesia Tbk di Desa Tuksongo masih yang terbaik dibanding Balkondes yang dibangun sejumlah…

Menteri BUMN Rini Soemarno bersama sejumlah Dirut BUMN (Foto Humas)

Senin, 21 Agustus 2017 - 07:10 WIB

Menteri Rini Pastikan 18 Balkondes Beroperasi Akhir Tahun Ini

Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan 18 Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di kawasan wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang dikelola perusahaan milik negara itu, bisa beroperasi…

Ilustrasi Bandara

Senin, 21 Agustus 2017 - 06:50 WIB

Menhub Targetkan Bandara Notohadinegoro Jember Tambah 360.000 Penumpang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Notohadinegoro dapat menambah kedatangan penumpang hingga 360.000 orang per tahun pada 2019 setelah bandara tersebut selesai dikembangkan.

Menhub Budi Karya Sumadi tinjau kesiapan bandara Jember (Foto Humas)

Senin, 21 Agustus 2017 - 06:41 WIB

Menhub Dukung Bandara Notohadinegoro Jember Jadi Embarkasi Haji

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mendukung Bandara Notohadinegoro Jember menjadi embarkasi haji antara sesuai dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.