Serikat Tani Indonesia Minta KPK Usut Tuntas Dana Pungutan Sawit

Oleh : Marlen Erikson | Sabtu, 10 Juni 2017 - 15:46 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menuntaskan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana pungutan sawit.

Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai mengatakan, KPK telah melakukan pengkajian soal dana pungutan sawit digunakan untuk subsidi biofuel dengan menyasar tiga grup usaha perkebunan yang mendapat 81,7 % dari Rp3,25 triliun.

“Dana itu seharusnya digunakan untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, promossi, advokasi dan riset,” kata Rifai, Jakarta, Jumat (9/6).

Menurutnya, peruntukan dana pungutan sawit untuk kepentingan penanaman kembali jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 18/permentan/KB.330/5 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Sawit yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden (PP) No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang juga menjadi dasar pembentukan  dengan perpres inilah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

“Jadi BPDP KS bukan untuk mendanai subsidi industri biodiesel,” tambahnya.

Berdasarkan data STN, jumlah produksi minyak sawit menurut status pengusaan lahan pada 2016 mencapai 33,5 juta ton. Dari jumlah itu, perkebunan rakyat menghasilkan produksi sebesar 11,2 juta  perkebunan negara 2,3 juta  ton.

Data itu, membuktikan bahwa petani sawit dan perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan berhak atas dana perkebunan sawit yang dihimpun dari pungutan ekspor, untuk selanjutnya digunakan sebagai dana replanting, serta pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perkebunan misalnya perbaikan jalan.

Karena itu, selain meminta KPK menuntaskan penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana sawit tersebut, pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dengan mencabut izin 11 perusahaan yang diduga mendapatkan kucuran subsidi biofuel seperti PT WB Indonesia; PT WNI , PT EW dan lain sebagainya.

Sekedar informasi,  dana sawit itu berasal dari pungutan ekspor sebesar US$50 per satu ton minyak sawit. Pada pertengahan 2016  dana pungutan berjumlah Rp5,6 triliun, dan ditargetkan pada 2017 mencapai Rp10 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.