Serikat Tani Indonesia Minta KPK Usut Tuntas Dana Pungutan Sawit

Oleh : Marlen Erikson | Sabtu, 10 Juni 2017 - 15:46 WIB

Kebun Kelapa Sawit (Ist)
Kebun Kelapa Sawit (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menuntaskan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan dana pungutan sawit.

Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai mengatakan, KPK telah melakukan pengkajian soal dana pungutan sawit digunakan untuk subsidi biofuel dengan menyasar tiga grup usaha perkebunan yang mendapat 81,7 % dari Rp3,25 triliun.

“Dana itu seharusnya digunakan untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, promossi, advokasi dan riset,” kata Rifai, Jakarta, Jumat (9/6).

Menurutnya, peruntukan dana pungutan sawit untuk kepentingan penanaman kembali jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 18/permentan/KB.330/5 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Sawit yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden (PP) No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang juga menjadi dasar pembentukan  dengan perpres inilah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

“Jadi BPDP KS bukan untuk mendanai subsidi industri biodiesel,” tambahnya.

Berdasarkan data STN, jumlah produksi minyak sawit menurut status pengusaan lahan pada 2016 mencapai 33,5 juta ton. Dari jumlah itu, perkebunan rakyat menghasilkan produksi sebesar 11,2 juta  perkebunan negara 2,3 juta  ton.

Data itu, membuktikan bahwa petani sawit dan perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan berhak atas dana perkebunan sawit yang dihimpun dari pungutan ekspor, untuk selanjutnya digunakan sebagai dana replanting, serta pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perkebunan misalnya perbaikan jalan.

Karena itu, selain meminta KPK menuntaskan penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana sawit tersebut, pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dengan mencabut izin 11 perusahaan yang diduga mendapatkan kucuran subsidi biofuel seperti PT WB Indonesia; PT WNI , PT EW dan lain sebagainya.

Sekedar informasi,  dana sawit itu berasal dari pungutan ekspor sebesar US$50 per satu ton minyak sawit. Pada pertengahan 2016  dana pungutan berjumlah Rp5,6 triliun, dan ditargetkan pada 2017 mencapai Rp10 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Taspen. (Foto: IST)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 15:01 WIB

TASPEN Gandeng TelkomGroup Layani Pensiun

PT TASPEN (PERSERO) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) serta Mitra Bayar Pensiun melakukan launching Digitalisasi…

Artport di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan (Foto:Park Hyun-koo/The Korea Herald)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 15:00 WIB

Terminal Dua Bandara Incheon Korsel Dihiasi dengan "Artport"

Salah satu hal yang menarik wisatawan selain destinasi wisata yang ada di daerah tersebut adalah bandaranya yang ada di daerah tersebut. Salah satunya yakni Bandara Internasional Incheon, Korea…

Walikota Bandung Ridwan Kamil (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 14:59 WIB

Jelang Jabar 1, Kang Emil Tinggalkan Rumah Dinas

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, meninggalkan rumah dinasnya di Pendopo seiring dengan keikutsertaan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Sabtu, 20 Januari 2018 - 14:37 WIB

1.126 Calon Kepala Daerah Lapor Harta Kekayaan

Beberapa jam sebelum batas akhir pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hari Minggu (20/1/2018) baru 1.126 bakal calon kepala daerah yang melapor ke KPK.

Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 14:00 WIB

Sriwijaya Air Tahun Ini, Fasilitasi Wisatawan ke Indonesia Kawasan Timur

Permudah akses ke Kawasan Indonesia Timur, maskapai penerbangan Sriwijaya Air Group memfasilitasi wisatawan terbang ke destinasi wisata di Timur Indonesia pada tahun 2018 ini.