Pemerintah Harus Segera Terapkan Skema Perlindungan Industri Nasional

​INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah seharusnya segera bersikap menerapkan skema perlindungan terhadap industri nasional dalam bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif. Tidak dapat lagi kemudian produk-produk dari luar negeri leluasa bebas masuk ke Indonesia. Apalagi tanpa mekanisme pengecekan dari sisi kualitas ataupun standar produk

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai mekanisme penerapan hambatan perdagangan sangat dimungkinkan, meski saat ini hampir semua negara sudah masuk era perdagangan bebas dimana ada begitu banyak kesepakatan untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Asal tahu saja, Indonesia sendiri tercatat paling banyak menandatangani perjanjian free trade aggrement (FTA), baik secara bilateral maupun multilateral. FTA sebagian besar hanya mengatur kesepakatan mengenaiP tarif.

Menurut Enny banyak negara memanfaatkan hambatan Non Tarif Measurement (NTM) untuk melindungi pasar domestiknya. Contoh, Amerika Serikat memiliki 4.780 NTM, China 2322 NTM, Brazil punya 2071 NTM, Uni Eropa sebanyak 1845, Kanada 1727 NTM, dan Jepang 1294 NTM. "Sementara Indonesia hanya memiliki 272 NTM, bahkan malah bersemangat untuk memperlonggar masuknya barang impor," tegas Enny di Jakarta Rabu, (6/7/2017).

Berdasarkan kategori NTM, Enny menjelaskan negara-negara yang industri manufakturnya berkembang pesat seperti Jepang dan Malaysia, cenderung lebih banyak menggunakan instrumen Technical Barrier to Trade (TBT). Sementara negara-negara yang unggul pada produk-produk pertanian seperti Australia dan New Zealand, cenderung lebih banyak menggunakan Sanitary and Phytosanitary (SPS).

“Nah, dari 272 NTM yang diterapkan Indonesia, sebagian besar atau sekitar 80 persen adalah jenis Technical Barrier to Trade (113) dan anitary and Phytosanitary (102). Sementara industri dan produk pertanian dalam negeri daya saing masih rendah. Karenanya, Indonesia harus lebih kreatif dan memperbanyak skema-skema NTM yang tepat,” kata dia.   

Enny mencontohkan penerapan Permendag 82/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan dan Produk Turunan, menurut Enny merupakan salah satu kebijakan NTM dan cukup positif bagi industri karena dalam Permendag, importir wajib memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya ketentuan verifikasi oleh surveyor yang dilakukan di negara asal/muat barang sebelum barang dikapalkan ke Indonesia.

Laporan Surveyor (LS) harus telah diterima importir sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan. Artinya, LS adalah salah satu dokumen yang disyaratkan dalam proses customs clearance. "Ketentuan ini tentu bagus untuk melakukan perlindungan industri Besi dan Baja dalam negeri,' ujar Enny.